Komisi II Konsultasi ke Kementerian PU Terkait Revitalisasi Pasar Harjodaksino
SURAKARTA – Revitalisasi Pasar Harjodaksino atau yang lebih dikenal dengan Pasar Gemblegan masih menghadapi ketidakpastian. Untuk memperjelas status dan realisasi pembangunan kembali pasar tersebut, Komisi II DPRD Kota Surakarta bersama Dinas Perdagangan (Disdag) Pemkot Solo melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kunjungan ini dilakukan Selasa, (4/2) dengan tujuan utama menanyakan perkembangan proyek yang telah diajukan dan diharapkan bisa segera terlaksana.
Rombongan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, didampingi oleh pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kota Surakarta serta Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Agus Santoso. Konsultasi ini dilakukan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, mengingat revitalisasi Pasar Harjodaksino akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan dan dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Surakarta, Mukaromah, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan apakah revitalisasi pasar yang memiliki luas sekitar 8.900 meter persegi ini bisa direalisasikan pada tahun 2025. “Kami berkonsultasi langsung karena ingin memastikan bahwa program revitalisasi ini tetap berjalan sesuai rencana. Kami berharap pembangunan pasar ini bisa segera dimulai tahun ini demi menciptakan pusat perekonomian tradisional yang lebih baik dan representatif bagi para pedagang serta masyarakat,” ujar Mukarromah, Kamis (6/2).
Politikus muda dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut terjadi komunikasi yang cukup intens antara pihak DPRD dengan perwakilan dari Kementerian PUPR. Komisi II menekankan pentingnya percepatan realisasi proyek ini dan mendesak agar revitalisasi segera dilakukan tahun ini. “Kami ingin kepastian dari pemerintah pusat. Kami ingin revitalisasi pasar ini benar-benar direalisasikan,” lanjutnya.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Agus Santoso, yang turut hadir dalam pertemuan itu, mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya mendapatkan kepastian mengenai pembangunan ulang Pasar Harjodaksino. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan final dari pihak kementerian. Hal ini dikarenakan dalam pertemuan tersebut, rombongan dari DPRD dan Pemkot Solo hanya diterima oleh pejabat eselon 4 yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis terkait proyek ini.
“Pada dasarnya, semua dokumen sudah kami sampaikan kepada Menteri Perdagangan dan seharusnya diteruskan ke Kementerian PUPR. Namun, dalam pertemuan kemarin, kami hanya bertemu dengan pejabat eselon 4 yang belum bisa memberikan keputusan. Mereka mengatakan bahwa dokumen kami akan disampaikan lebih lanjut kepada pimpinan mereka,” jelas Agus Santoso.
Menurut Agus, revitalisasi Pasar Harjodaksino sangat mendesak karena kondisi bangunan pasar saat ini jauh dari kata layak dan representatif. Pemerintah Kota Surakarta sendiri telah menyelesaikan berbagai kajian serta Detail Engineering Design (DED) yang menjadi prasyarat dalam pengajuan proyek revitalisasi ke pemerintah pusat.
“DED dan seluruh kajian teknisnya sudah selesai dan telah kami kirimkan ke kementerian terkait. Namun, dalam pertemuan kemarin, pihak PUPR menyatakan bahwa mereka belum menerima kajian dan DED tersebut dari Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, kami kembali menyerahkan salinan dokumen lengkap, termasuk permohonan dari Wali Kota sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka,” tambah Agus.
Sebagai informasi, Pemkot Surakarta telah merancang pembangunan Pasar Harjodaksino menjadi pasar modern berlantai dua dengan estimasi anggaran sekitar Rp 110 miliar. DED proyek ini telah disusun sejak masa kepemimpinan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka, dengan tujuan untuk mengakomodasi para pedagang, termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang saat ini berjualan di luar area pasar agar dapat dipindahkan ke dalam bangunan baru.
“Dalam rancangan DED, pembangunan Pasar Harjodaksino ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 110 miliar. Bangunan baru ini akan terdiri dari dua lantai, sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Pak Gibran. Tujuan utamanya adalah agar seluruh pedagang, termasuk PKL yang saat ini berjualan di sekitar pasar, dapat masuk ke dalam pasar yang lebih tertata,” ujar Agus Santoso.
Namun, dengan hasil pertemuan yang belum memberikan kepastian, Pemkot Surakarta berencana untuk menyampaikan perkembangan ini kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sayangnya, munculnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran pemerintah turut berpengaruh terhadap rencana revitalisasi ini.
“Kami sudah menyampaikan laporan kepada Pak Sekda, dan beliau akan segera berkomunikasi dengan Pak Wapres. Pemerintah Kota Surakarta sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan Pasar Gemblegan, namun hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat. Di sisi lain, munculnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran juga menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan proyek ini,” tutup Agus.
Dengan adanya kondisi ini, baik DPRD maupun Pemerintah Kota Surakarta akan terus mengawal proses pengajuan anggaran dan mendorong pemerintah pusat agar segera merealisasikan proyek revitalisasi Pasar Harjodaksino. Para pedagang dan masyarakat setempat berharap agar pasar yang selama ini menjadi salah satu pusat ekonomi tradisional di Kota Bengawan dapat segera dibangun ulang agar lebih nyaman dan representatif.
Arifin Rochman
