SURAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta menunjukkan langkah cepat dalam menindaklanjuti aspirasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Soloraya yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa dua hari lalu (1/9). Sebagai wujud keseriusan, DPRD menggelar rapat khusus yang dihadiri pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan dewan (Alkap), serta pimpinan fraksi, hari ini (3/9) di Ruang Banggar DPRD Kota Surakarta.
Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa forum internal ini penting untuk membangun langkah strategis dan terukur. Menurutnya, DPRD tidak hanya bertugas menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan dan memperjuangkannya melalui jalur komunikasi politik maupun koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Pada kesempatan pagi ini, kita Pimpinan DPRD, pimpinan Alkap, dan pimpinan fraksi berkoordinasi terkait tindak lanjut aspirasi yang disampaikan teman-teman BEM Soloraya. Dalam waktu dekat, kita akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas tuntutan mereka, serta membangun komunikasi yang baik antara DPRD, mahasiswa, dan masyarakat,” ungkap Budi.
Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa DPRD Surakarta akan terus berupaya menjaga komunikasi yang sehat dan berkesinambungan dengan mahasiswa maupun elemen masyarakat lain. Menurutnya, DPRD merupakan lembaga representasi rakyat yang harus terbuka terhadap berbagai bentuk kritik, saran, maupun kajian akademis dari masyarakat, khususnya generasi muda.
“Kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, kami siap duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Aspirasi masyarakat, apalagi dari kalangan mahasiswa yang membawa kajian akademis, tentu sangat penting untuk memperkaya perspektif kebijakan,” imbuhnya.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat ini adalah adanya informasi mengenai penahanan sejumlah aktivis mahasiswa saat aksi unjuk rasa berlangsung. DPRD berkomitmen melakukan pengecekan data untuk memastikan kebenarannya.
Budi menyampaikan bahwa DPRD akan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengetahui duduk perkaranya secara jelas. Ia menegaskan bahwa jika penahanan tersebut terkait pelanggaran hukum murni, maka hal itu berada di luar ranah DPRD. Namun, jika penahanan hanya berkaitan dengan aksi penyampaian pendapat di muka umum, DPRD akan berupaya mendorong agar ada penyelesaian yang lebih bijak.
“Kalau pelanggarannya murni kriminal tentu di luar ranah kita. Namun kalau ini lebih kepada dampak dari aksi, tentu DPRD akan menyampaikan kepada pihak kepolisian agar bisa dipertimbangkan secara adil. Kita ingin setiap persoalan diselesaikan dengan cara yang baik, tanpa merugikan pihak manapun,” jelas Budi.
Agenda Mengundang Mahasiswa untuk Dialog
Selain koordinasi internal, DPRD juga berencana mengundang perwakilan mahasiswa untuk hadir dalam forum dialog. Langkah ini diambil agar kajian-kajian yang sudah disiapkan mahasiswa dapat diperdalam bersama.
Menurut Budi, diskusi langsung akan menjadi ruang produktif untuk mencari titik temu dan solusi yang konstruktif. Dengan begitu, tuntutan mahasiswa tidak hanya berhenti pada penyampaian aksi, tetapi juga bisa diterjemahkan menjadi bahan pertimbangan dalam proses kebijakan di tingkat daerah maupun pusat.
“Dalam waktu dekat kami akan mengundang perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi. Kajian-kajian yang mereka sampaikan perlu kita pelajari lebih detail. Dengan berdialog bersama, kita bisa mencari solusi yang terbaik demi kepentingan bersama,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa DPRD Surakarta ingin menegaskan perannya sebagai rumah aspirasi masyarakat. Dengan menjembatani suara mahasiswa, elemen masyarakat, serta pihak eksekutif dan aparat keamanan, DPRD berharap setiap aspirasi dapat difasilitasi dengan cara yang tepat, transparan, dan solutif.
Arifin Rochman
